kerjasama daerah. Antonius Tarigan, M. kerjasama daerah

Simak Video "Saat Anas Urbaningrum Sebut Putusan 'Eks Koruptor Dilarang. Daerah. TKKSD tersebut mempunyai tugas: a. Sebagaimana kita lihat bahwa pemaknaan otonomi daerah masih dianggap sebagai suatu “tameng” kekuatan bagi daerah yang mengarah kepada egosentris, tanpa memperhatikan sinergitas daerah. Daerah lain b. 10/ 2018. Surat Tugas 2. Peraturan Bersama Antar Kabupaten/Kota Nomor 10/2001, Nomor 590/398/2001, Nomor 42 Tahun 2001, Nomor 5 Tahun 2001, Nomor 54. 13/2006, Permendagri No. Masing-masing lembaga kerjasama antar daerah berjalan dan berkreasi sendiri tanpa arahan dari pemerintah provinsi. Safrizal, Direktur Jenderal Bina Adminitrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, pedoman ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam. Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berJaIan harus mendapat persetuJuan darl Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Dengan Media Massa; Mengingat : 1. Kerja Sama Antar Daerah dan Antar Lembaga. (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kegiatan. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi,. Hal tersebut terlihat dari begitu banyaknya masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratifnya masing. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan d. Serta Peraturan Mentri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Kegiatan. kerjasama Daerah dengan pihak ketiga. Pembangunan Daerah melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Melalui skema sister city, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan. Kedua, menjajaki peluang bagi pembentukan daerah otonom baru yang di beberapa daerah masih sangat diharapkan dengan narasumber Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan. Helem Foi Kenambai Umbai (Papua) Itulah 28 istilah gotong royong dalam bahasa daerah. Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pendidikan. PERMENDAGRI No. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakanPenyelenggaraan kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah. perencanaan pem daerah sesuai dengan. a. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya Biro Kerjasama Daerah Biro Kerja Sama Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dan perjalanan dinas. 22, LL: 4 hlm. Jakarta - Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas. M BIRO HUKUM BAPPENAS Monitoring dan Evaluasi Kesepahaman Bersama (MoU) Perguruan Tinggi Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan Kementerian Desa dan PDTT Daerah Istimewa Yogyakarta, 26-28 September 2017perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. A. Menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan. Kerjasama antar daerah ini juga digunakan sebagai sarana berbagi pengalaman diantara daerah-daerah yang terlibat didalamnya. Kerja sama daerah tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Permendagri No. Secara yuridis normatif. Abu Ahmadi dalam Buku Sosiologi Pendidikan menyebutkan ada 3 bentuk kerja sama yang didasarkan perbedaan di dalam organisasi, grup, atau di dalam sikap grup, yaitu: 1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) SUBOSUKAWONOSRATEN. Pengalokasian sumber daya daerah yang dimiliki serta kejelasan terhadap kebutuhan daerah atas kerjasama. Menurut Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mendefinisikan kerjasama. Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia. Program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan harus fokus, efisien dan efektif tidak perlu terlalu banyak, yang penting sektor prioritas dan dapat membawa dampak serta efek pada kesejahteraan masyarakat dan Bappeda sebagai lembaga pemerintah yang straegis. Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Dalam melakukan kerjasama, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 tahun 2009 terdapat tata cara kerja sama daerah yang dilakukan dengan: 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan: 021 7206760, 021 7225810, 021 7206149-Jl. Unit Kerjasama hub. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Kerjasama Daerah Pasal 6 (1) Penyelenggaraan kerjasama Daerah, meliputi : a. ,&Surwandono. 52 Tahun 2021 ttg Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; Mengingat : 1. 1. Kerjasama dengan pihak luar negeri ini tidak menjadi hal yang wajib, sebagaimana kerjasama antardaerah dalam lingkup internal. Beranda. Kerjasama yang dilakukan ketiga daerah menunjukkan sharing yang dilakukan sudah cukup baik diantara ketiganya. 022/2018 dan Nomor: 003/G01/MCI/I/2018, berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 8 Januari 2018 s. kerjasama antardaerah; b. Bagian Kerja SamaKota Bandung. 16451. 5. Jl. Ditetapkan Tanggal. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi. Undang-Undang Nomor 24. Cetakan. PK !ˆŒ6t½ e [Content_Types]. 7, Duren Tiga - Pancoran Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12760 Telp: +62217942940(H), +6282112079750, Fax: +62217942941 sekretariat@inkindo-dki. (2) Kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Di baca 34117 kali. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH UU 23/2014 jo. 2. Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik memerlukan kerjasama antar daerah (KAD). Tahapan kerja sama daerah dengan daerah lainnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Persiapan. Dalam pola ini juga tidak ada struktur kewenangan sentral. DASAR HUKUM Dasar hukum: A. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. tuk badan kerjasama yang diatur dengan keputusan bersama. 3. Penjelasan : 6 hlm. Raya Soreang KM. Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. Si mengemukakan bahwa kerjasama Sister City bisa sangat membantu sebuah daerah untuk memajukan pembangunan daerahnya, terutama di era otonomi daerah saat ini. Luh Kitty Katherina* Pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di semua sektor (wilayah), melainkan hanya pada sektor (wilayah) yang memiliki sektor strategis (propulsive sektor) sehingga dapat mendorong pembangunan (Perroux, 1955. BD. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (KPDBU) diharapkan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan bagi daerah selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). mengatasi kondisi darurat; b. Dalam hal inilah kemudian Kerjasama Antar Daerah (KAD) bisa berperan penting. berinteraksi dan bekerjasama secara langsung, salah satu kerjas ama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960 adalah program Sister City. Kaltim Dalam Angka 2012. Kerjasama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan asessabilitas. Berdasarkan model pengelolaan infrastruktur terdapat 4 (empat) model. RM. Prabandani, SH, MH, LL. Di dalam kelompok-kelompok ini, individu. Kerjasama antar daerah yang tidak berdekatan 3) Dilihat dari jangka waktu berlakunya kerjasama daerah (sesuai regulasi Permendagri No 22 tahun 2009): a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Terdapat 1 Takdir Ali Mukti. 13 Suharyono, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dalam kerangka sister city, disampaikan pada bimbingan teknis sister city, Jakarta, 29 Mei 2017, hal 3. 28 dan collaboration ini menjadikan collaboration jauh lebih efektif dibandingakn dengan cooperation. -5- (2) Pelaksanaan evaluasi kerjasama di daerah dilakukan secara periodik untuk menilai pelaksanaan kerjasama daerah guna menentukan efesiensi, efektivitas, manfaat dan sustainabilitas. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. KSDPK dapat berupa: a. BAB X BADAN KERJA SAMA Pasal 24 (1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama. b. H. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH. ketentuan peraturan perundang-undangan. h. 50/2007, belum terdapat kerja sama antar daerah yang bersifat wajib. PK ! ŸÿF¢ 1 [Content_Types]. E. 5: DATA LKHP PEJABAT BAGIAN KERJASAMA TAHUN 2021: Lihat: 1. Dengan memahami makna gotong royong, siswa dapat belajar menghormati dan membantu sesama. Salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi lokal itu adalah pendekatan regional, yaitu bagaimana. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pemanfaatan Kartu. Kronologis Kerjasama. d. 17 Telepon (022) 5891691 - Fak (022) 5891183 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. 7: Profil Pejabat. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah; c. for the Establ ishment of. Kerjasama antar daerah otonom semestinya dapat difungsikan menjadi instrument mediasi membangun konsistensi perencanaan ataupun kebijakan demi kemajuan bersama. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang memberi peluang daerah untuk melakukan kerjasama Internasional. Abstract. 3. BAB II DASAR,. Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan merupakan pengembangan dari Kerjasama antar daerah yang bertajuk Ratungbangnegoro yang terdiri dari Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro. 2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama, terdiri atas: a) Kelompok Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; b) Kelompok Substansi Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif; dan c) Kelompok Substansi Kerjasama Daerah. ArticlePDF Available. Hal itu ditentukan oleh dua faktor utama, yakni tingkatan PP 50 tahun 2005, pelaksanaan kerjasama daerah yang menjadi objek kerjasama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan publik. Plh. Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah; Mengingat : 1. Berdasarka. 000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang. ABSTRAK PERATURAN. Badan Kerjasama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama daerah; 10. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha. Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga; 11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atauABSTRAK: a. Gunung sewu pada tahun 2013 dipersiapkan sebagai World Heritage Site dalam suatu jaringan Global. 1. "Disini kita memperkenalkan mekanisme pengelolaan kerja sama daerah dan menyebarluaskan pengetahuan tentang kerja sama daerah. bahwa kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur perlu mendapat payung hukum untuk menjamin. ABSTRAK: a. 2. 1. 021-5576 4955 Ext. Potret Kerjasama Antardaerah dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah. Pihak ketiga (Ormas dan Badan Usaha) 67 kerjasama; C. EVALUASI KERJASAMA DAERAH DI KABUPATEN BEKASI. Mengenai hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk. Gubernur. Kerjasama Antar Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik di Kawasan Perbatasan. com ABSTRACT Inter-Region Cooperation Board (BKAD) is a body that coordinates inter-region cooperation to reduceDalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS. Perwali Yogyakarta No. Manfaat Kerjasama Daerah Terhadap Ekonomi Regional dan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Manfaat Berdasarkan Impact Chain Analysis terhadap KAD di Wilayah Jawa Tengah. kerjasama antar Daerah, Pasal 87 UU No. 6. 1 Lt. TRIBUNBATAM. tersebut adalah kerjasama antara. 2009. 4/08/35. Kegiatan kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2016 adalah : Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, berupa kerjasama antar daerah regional 6 (enam) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan. Dapat bekerjasama pula dengan unit riset dan inovasi terkait lainnya, melalui Naskah Kerja Sama (NKS) untuk menyelesaikan permasalahan," ucapnya. Sebelum perjanjian kerjasama (PKS) dilaksanakan, diawali dengan Kesepakatan Bersama yang dikenal dengan MoU. Jenis. budaya intervensi terhadap kebijakan kerjasama pemanfaatan sudah menjadi hal yang lazim bagi penguasa di pemerintah daerah XYZ. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah. A. Kerjasama Daerah Pasal 6 (1) Penyelenggaraan kerjasama Daerah, meliputi : a. Marwan Hamami, tepatnya pada tanggal 4. bentuk kerjasama antara daerah berdekatan; b. 3: Alamat Lengkap Badan Publik BAGIAN KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH Tahun 2019: Lihat: 1. Persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. e. Selain itu, peran TPIP dan TPIP juga sangat dibutuhkan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah; b. 8. Tag: Dasar hukum kerjasama antar daerah, Info Bimtek, Info Bimtek Aset Daerah, Info Bimtek Desa, Info Bimtek Kearsipan, Info Bimtek Kesehatan, Info bimtek keuangan, Info Bimtek Perpajakan, Info Bimtek Terbaru, Info Diklat, Info Diklat Terbaru, Lampiran ii permendagri 22 tahun 2009, Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2009. Sc. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana UU tersebut memberikan peluang gerak dan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengembangan potensi dan sumber daya dalam hubungan kerjasama internasional. Download: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 PDF. Pada tanggal 19 Agustus 2014, Pemerintah Kabupaten Siak melalui surat Nomor 050/Bappeda-Lit/14/378, tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Siak, menyampaikan dokumen progress pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah SIAP BEDELAU kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda Provinsi Riau; 5. dan 6) adanya rencana sistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran kerjasama daerah yang menyesuaikan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan model pentahelix dan. 0. 5. membuka peluang bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk dapat bekerjasama dalam bidang pendidikan terutama dalam hal akademik. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Dalam Penyediaan Pelayanan Publik. tersebut adalah kerjasama antara. 4, LD No 4/ 2017. a. Sekber Forum Kerjasama Daerah MPU saat ini diperkuat dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, Pasal 195 ayat (2), menerangkan bahwa Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dalam keputusan bersama. TKKSD tersebut mempunyai tugas: a. d. Kerjasama Daerah merupakan salah satu wahana yang penting bagi Daerah untuk melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah dan pelayanan publik, serta menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, alternatif di luar sumber-sumber pendapatan yang konvensional. 22 tahun 1999. 3,.